Jakarta, Upaya membangun model media massa berkelanjutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pers.
“Bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, menurutnya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Nasional HPN 2022: Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan, yang berlangsung secara hibrida dari Phinisi Room Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).
Menko Mahfud MD mengingatkan arti penting akurasi dan keberimbangan agar media massa mendapatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Menko Polhukam mengingatkan agar pers menghindari praktik menulis tanpa melalukan cek dan ricek serta click bait.
“Misalnya mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak atau tidak cover both sides, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, hingga praktik clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya,” jelasnya.
Jika hal itu dilakukan, menurut Menko Mahfud MD akan dapat mengurangi kepercayaan publik dan bisa memengaruhi kelangsungan bisnis media.
“Tindakan seperti ini adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media massa berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Menko Polhukam, bila media massa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, dimana para jurnalis mampu menciptakan ruang publik yang beradab, maka daya hidup pers akan lebih terjaga karena masyarakat selalu membutuhkan informasi terpercaya.
“Pers dengan demikian juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dan kritik, yang dalam berbagai kesempatan kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting,” ujarnya.
Andalkan Pers
Tidak lama lagi, Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi. Dalam perjalanan menuju tahun 2024, peran insan pers makin dibutuhkan dalam mengomunikasikan kepada publik mengenai berbagai persiapan, dinamika politik, sekaligus sebagai pemersatu anak bangsa.
“Pemilihan Presiden, legislatif, serta kepala daerah secara serentak tahun 2024. Selain itu, pers juga merupakan mitra penting pemerintah, dalam menyalurkan informasi mengenai komitmen pemerintah dalam upaya penegakan demokrasi dan HAM, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan radikalisme, serta penguatan nilai-nilai demokrasi,” jelas Menko Mahfud MD
Menurut Menko Polhukam sebagai pejabat publik, ia terus berbicara kepada media untuk mendapatkan dukungan publik dalam penetapan kebijakan di pemerintahan.
“Bagi saya pribadi sebagai Menko Polhukam, Ketika saya mengatakan sesuatu yang penting dan sensitif, kadang saya sampaikan dulu kepada pers, agar mendapat dukungan publik, seperti saat saya bicara BLBI, sebelum orang lain menanggapi saya sudah konferensi pers dulu, jadi publik mendukung, sehingga ke depan lebih gampang,” tuturnya.
Menurut Menko Mahfud MD, dukungan itu diperlukan agar pers informasi bisa tersampaikan kepada publik dengan baik dan membangun suasana optimistis.
“Ada saja orang yang pesimistis bahwa BLBI yang sudah 22 tahun akan sulit dan tidak ada perkembangan, sebelum itu saya minta dukungan pers dulu agar kami kuat. Alhamdulillah Satgas BLBI sudah 7 bulan bekerja sudah terkumpul Rp20 Triliun. Itu semua antara lain karena peran pers,” ungkapnya.
Menko Polhukam menegaskan arahan Presiden dalam beberapa kali sidang kabinet kepada para Menteri, agar berbicara kepada pers.
“Bukan buat genit, tapi agar publik tahu bahwa Menteri bekerja, agar rakyat tahu, mendapat masukan, dan mendapat kritik yang obyektif,” tandasnya.
Dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional 2022, itu hadir Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh; Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal S. Depari; Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2022, Auri Jaya; jajaran Forkompimda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan peserta konvensi yang hadir langsung dan daring. (*/Kmf RI)
