Jakarta, Sepanjang 2020 terjadi berbagai tantangan dalam perekonomian global. Salah satunya adalah terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah masalah kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk menangani tantangan global tersebut dilakukanlah langkah-langkah G20 Action Plan.
“G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama di dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan juga adanya upaya untuk menciptakan tata kelola dan debt sustainability and transparency dari pinjaman-pinjaman atau hutang di semua negara, terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 secara virtual, di Jakarta, Selasa (14/09/2021).
Dalam perdagangan internasional, lanjut Menkeu, G20 Actions mendukung pemulihan perdagangan short term & longer term termasuk trade facilitation. Saat Presidensi G20 di Saudi Arabi juga ada inisiatif Riyadh yang berisi tentang reformasi World Trade Organization (WTO).
Kemudian telah dibahas juga mengenai pengembangan infrastruktur terutama dari aspek keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas dan dibentuklah apa yang disebut dengan Global Infrastructure Hub, mendorong Roodmap Infrastructure as an Asset Class dan infratech.
Dari sisi perpajakan global, G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global, ini terutama untuk membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan praktek yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut. Maka dari itu dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut Base Erosion and Profit Shifting.
Forum G20 telah berhasil melahirkan Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Terakhir dalam Presidensi Italia, telah dibahas mengenai pajak untuk sektor digital.
Menkeu mengatakan, terkait agenda perpajakan internasional, yaitu Indonesia akan menitikberatkan pada pembahasan mengenai reformasi sistem perpajakan.
“Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang juga sedang melakukan reformasi perpajakan dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G20,” katanya.
Ditambahkannya, hal ini sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang tengah digulirkan Pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
Alasan lainnya, lanjut Menkeu, penekanan terkait sistem perpajakan tak lain demi memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Tujuannya agar negara-negara tersebut tidak mengalami kerugian atas perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Menkeu memaparkan, untuk finance track, topiknya yaitu mengenai bagaimana mempromosikan produktivitas, kemudian menciptakan ketahanan dan stability (increasing resilience and stability) dan yang ketiga menjamin adanya pertumbuhan yang sustainable dan inclusive.
“Nantinya ada tujuh agenda yang di bahas dalam finance track. Agenda penting yang nantinya akan dibahas adalah bagaimana negara-negara G20 akan berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global,” katanya.
Pada finance track ini, akan ada 28 pertemuan sepanjang 2022 yang terdiri dari enam pertemuan tingkat menteri, empat pertemuan tingkat deputies, 16 pertemuan tingkat working group (WG) dan dua pertemuan seminar internasional.
“Jadi 28 pertemuan untuk finance track saja, untuk keseluruhan G20 akan ada 150 pertemuan yang akan diadakan”, ujar Sri Mulyani.
Kemudian kick off meeting dimulai pada Desember 2021, di mana Presidensi Italia akan di take over menjadi Presidensi Indonesia.
Siap petik manfaat
Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional. Kehadiran para delegasi berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa; perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.
“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
G20 dikatakan Menkeu merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang, secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
Menkeu memaparkan, “Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional dan penguatan Global Partnership.”
Lebih lanjut, melalui tema Pulih Bersama, kata Menkeu, negara-negara akan membahas bagaimana strategi dan cara untuk dunia keluar dari pandemi.
Saat yang sama pula Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di Jalur Keuangan.
Pertama, adalah bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju.
Kedua, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency).
Keempat bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman.
Kelima, bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, bagaimana mengembangkan sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital,” ujar Perry
Panitia Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, telah melakukan persiapan logistik dan infrastruktur untuk bersiap menerima tamu dunia dan memastikan kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G20 selama setahun mendatang.
“Kami mempersiapkan dukungan komunikasi dan teknologi termasuk diantaranya mengkoordinasikan kegiatan bidang komunikasi dan media. Serta mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi media dan jurnalis,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate.(*/kmf RI)
