Foto, istimewa.
Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 pada Jumat (28/11/2025) untuk menetapkan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD 2026. Paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota, Forkopimda, anggota DPRD, dan para undangan.
Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Suwanto, ST, yang mengawali dengan apresiasi atas jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi sebelumnya.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan enam poin strategis dalam pelaksanaan APBD 2026:
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Mendorong BPPDRD menggali seluruh potensi pendapatan untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Pengelolaan Anggaran Transparan dan Tepat Sasaran
Setiap program harus melalui kajian matang, mematuhi Mandatory Spending, dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Tender Proyek yang Berintegritas
ULP/UKPBJ diminta profesional dalam evaluasi dan seleksi pemenang tender, serta memberikan sanksi pada pelanggaran prosedur.
Pengawasan Konstruksi yang Ketat
MK perlu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar mutu.
Percepatan Penyerapan Anggaran di OPD
Serapan optimal dinilai penting agar program berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Persetujuan RAPBD 2026
Fraksi menyatakan setuju terhadap RAPBD dan siap mengawalnya melalui fungsi pengawasan.
Suwanto menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui RAPBD 2026 untuk disahkan menjadi Perda.
“Fraksi berharap APBD 2026 menjadi instrumen yang membawa Balikpapan lebih sejahtera, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Ia menutup dengan doa agar seluruh pihak dimudahkan dalam mengemban amanah rakyat demi terwujudnya Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua.(*)
