foto, istimewa.
Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 pada Jumat (28/11/2025) untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan serta pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri itu dihadiri Wakil Wali Kota, Forkopimda, dan unsur masyarakat.
Agenda utama adalah penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap Raperda APBD 2026 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Puryadi, mengapresiasi jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi sebelumnya. Ia memaparkan hasil penyesuaian kebijakan transfer pusat yang berdampak pada struktur APBD 2026. Pendapatan daerah turun dari Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun, belanja daerah dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun, dan pembiayaan daerah dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.
Puryadi menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan seperti dominannya belanja rutin, sempitnya ruang fiskal, dan ketergantungan pada transfer pusat perlu diatasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
Fraksi NasDem mendorong empat fokus utama implementasi APBD 2026: penguatan PAD lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak; efisiensi belanja untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan; optimalisasi dana transfer; serta inovasi pembiayaan yang akuntabel.
Fraksi NasDem juga menyampaikan apresiasi atas peringatan HUT PGRI ke-80 dan HUT Korpri ke-54, serta ucapan terima kasih kepada masyarakat Balikpapan yang menjaga kondisi kota tetap kondusif.
Dalam penutupnya, NasDem menyatakan persetujuan terhadap RAPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, sebagai fondasi pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi pada kemajuan kota.(*)
