Teka foto: Kepala DKUMKMP Balikpapan, Heruressandy Setia Kusuma, kerjasama dengan BUMN akan menjadi salah satu pintu bagi KKMP untuk menjalankan bisnis koperasi secara nyata.
Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMKMP) terus mendorong perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar bisa segera beroperasi secara mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kepala DKUMKMP Balikpapan, Heruressandy Setia Kusuma, menjelaskan saat ini pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh pengurus dan pengawas KKMP di kota ini. Dalam Rakor tersebut, DKUMKMP turut menghadirkan mitra usaha dari BUMN, yakni PT Bulog dan PT Pertamina Patra Niaga.
“Melalui Rakor itu, kami kembali mengingatkan kesiapan pengurus untuk memasuki tahap operasionalisasi koperasi. PT Bulog dan Pertamina Patra Niaga menawarkan program penyediaan sembako serta Bright Gas ukuran 5,5 dan 12 kilogram. Selanjutnya, pengurus KKMP diminta mendiskusikan apakah akan melanjutkan kerjasama tersebut,” jelas Heruressandy saat ditemui di kantor Pemkot Balikpapan, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, kerjasama dengan BUMN akan menjadi salah satu pintu bagi KKMP untuk menjalankan bisnis koperasi secara nyata. Harapannya, masyarakat yang ingin membeli produk melalui koperasi juga didorong untuk menjadi anggota KKMP.
“Kalau masyarakat sudah menjadi anggota, maka otomatis mereka juga bisa menjadi pemodal koperasi. Dengan begitu, jumlah anggota bertambah dan modal usaha KKMP juga semakin kuat,” tambahnya.
Hingga kini, setiap KKMP rata-rata baru memiliki sekitar 15–20 anggota. Dari total 34 kelurahan di Balikpapan, baru 3 KKMP yang mengajukan kerjasama lengkap dengan mitra BUMN.
“Yang sudah lengkap antara lain Kelurahan Graha Indah (Balikpapan Utara), Damai (Balikpapan Kota), dan Baru Ulu (Balikpapan Barat),” ungkapnya.
Selain menggandeng BUMN, pemerintah pusat juga menyiapkan akses pembiayaan melalui bank-bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
KKMP bisa mengajukan pinjaman lunak dengan plafon hingga Rp3 miliar, bunga 6 persen per tahun, serta tenor maksimal tahun.
“Setiap kelurahan bisa mengajukan pinjaman Rp1–3 miliar dengan masa tenggang enam sampai delapan bulan. Skemanya mirip kredit lunak, jadi harus ada pengembalian di bulan keenam atau kedelapan,” terang Heru.
Ia berharap koperasi yang sudah terbentuk segera memperkuat keanggotaan dan modal agar bisa benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Kalau koperasi kuat, otomatis kesejahteraan masyarakat di kelurahan juga ikut meningkat,” pungkasnya.(*)
