Teks foto::Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Ani Mufidah
Penasatu.com, Balikpapan – Harapan Kota Balikpapan memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri masih belum bisa terwujud dalam waktu dekat.
Padahal, rencana ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi kebutuhan mendesak untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten di tengah pesatnya perkembangan industri.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Ani Mufidah, Rabu (17/9/2025) mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait rencana pendirian BLK tersebut. Namun hasilnya, rencana itu belum mendapat lampu hijau karena keterbatasan anggaran.
“Peralatan di BLK itu biayanya sangat besar, belum lagi kebutuhan tenaga instruktur bersertifikat. Selama ini BLK provinsi pun masih mengandalkan pembiayaan dari kementerian setiap tahun. Tanpa dukungan pusat, akan sangat berat bagi daerah untuk membangun sendiri,” jelas Ani.
Meski begitu kata Ani, Balikpapan sebenarnya cukup beruntung karena keberadaan BLK Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memang berada di kota ini.
Sehingga BLK tersebut sejatinya diperuntukkan bagi lima daerah, yakni Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser. Namun kenyataannya, mayoritas peserta justru berasal dari Balikpapan.
Ia membeberkan, sepanjang tahun 2024 terdapat sekitar 90 persen peserta pelatihan di BLK lebih di dominasi oleh anak-anak muda kota Balikpapan.
“Data tahun 2024 menunjukkan, sekitar 90 persen peserta pelatihan di BLK provinsi adalah anak-anak Balikpapan. Ini menguntungkan bagi kita karena akses lebih mudah,” tambah Ani.
Ia menekankan, BLK memiliki peran penting terutama untuk pelatihan yang membutuhkan peralatan canggih dan instruktur khusus, misalnya di bidang alat berat, tambang, hingga industri minyak dan gas (Migas).
“Kalau pelatihan sederhana seperti membuat kue atau keterampilan rumah tangga, bisa dilakukan dengan menggandeng UMKM atau lembaga swasta. BLK seharusnya difokuskan pada bidang yang benar-benar strategis,” ujarnya.
“Untuk sementara, Pemkot Balikpapan tetap mengandalkan BLK provinsi sembari mencari peluang kerja sama dengan kementerian maupun pihak industri, agar kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya. (*/adv)
