Teks foto: Muhammad Najib juru bicara Fraksi PDIP saat menyerahkan pandangan umum fraksi ke Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri di saksikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Muhammad Najib, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Menurut Najib, perubahan APBD bukan hanya soal pergeseran anggaran, tetapi harus menjadi cerminan respons pemerintah kota terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.
“Perubahan APBD harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Selain itu, APBD harus mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, selaras dengan misi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar Pemkot tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 terkait batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah. Hal ini dianggap penting demi menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
“Stabilitas fiskal daerah harus dijaga. Jangan sampai perubahan APBD justru menimbulkan risiko keuangan jangka panjang,” tegas Najib.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Mereka mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih kreatif menggali potensi, termasuk memanfaatkan peluang yang sudah diatur dalam perundang-undangan.
“Peningkatan kemandirian daerah menjadi indikator penting dalam keberhasilan otonomi daerah. Potensi pajak dan retribusi harus digarap dengan lebih maksimal,” ungkap Najib.
Mengingat sisa waktu pelaksanaan program melalui perubahan APBD 2025 hanya tiga bulan, fraksi juga mengingatkan agar realisasi anggaran bisa dimaksimalkan.
“Jangan sampai anggaran hanya berhenti di atas kertas. Pelaksanaannya harus cepat dan tepat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Menutup pandangannya, Najib berharap perubahan APBD ini bisa menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan Kota Balikpapan.
“Semoga perubahan APBD ini membawa Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera, sesuai cita-cita kita bersama dalam bingkai Madinatul Iman,” pungkasnya.(*)
