Teks foto: Juru bicara Fraksi PKS-PPP, Hj Iim,S.Pd saat menyampaikan pandangan umum Fraksi
Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menegaskan agar pemerintah kota lebih serius menuntaskan sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi gabungan PKS-PPP ini disampaikan melalui juru bicaranya Hj Iim, S.Pd dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Salah satu sorotan utama adalah kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Proyek tersebut dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan warga.
“Kami meminta agar rumah sakit itu benar-benar selesai sesuai perpanjangan waktu yang telah diberikan. Jangan sampai molor lagi, karena masyarakat sudah lama menunggu,” tegas Iim.
Selain kesehatan, fraksi juga menyoroti kondisi Pasar Pandansari yang kian semrawut. Iim menilai, jika dibiarkan tanpa penataan, pasar terbesar di Balikpapan itu justru bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pasar Pandansari perlu revitalisasi agar lebih tertata, bersih, dan layak bagi pedagang maupun pembeli,” ujarnya.
Tak kalah penting, Fraksi PKS-PPP juga mengingatkan soal keluhan publik terhadap layanan PDAM yang masih jauh dari harapan. Menurut mereka, air bersih adalah kebutuhan dasar yang seharusnya bisa diakses dengan baik oleh semua warga.
Di sisi lain, fraksi memberi apresiasi terhadap upaya pemerintah kota yang mulai menunjukkan hasil, seperti pembersihan parit dan drainase.
“Langkah ini berdampak positif dalam mengurangi genangan dan harus terus dilanjutkan,” imbuh Iim.
Terkait keuangan daerah, Fraksi PKS-PPP mengingatkan agar tambahan target pendapatan sebesar Rp43,69 miliar tidak sekadar ambisi di atas kertas. Pasalnya, hingga semester pertama 2025, realisasi pendapatan daerah baru 38,58 persen dari target.
Begitu pula pendapatan transfer yang baru menyentuh 36,97 persen. Ditambah lagi adanya pengurangan pagu dana transfer pusat sebesar Rp47,58 miliar, termasuk kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk itu, fraksi mendesak Pemkot mempercepat pendataan objek maupun subjek pajak, sembari mengingatkan agar kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak membebani masyarakat.
“Pendapatan bisa ditingkatkan tanpa harus memberatkan rakyat kecil,” kata Iim.
Fraksi PKS-PPP juga mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran, terutama penghematan perjalanan dinas, belanja operasional yang tidak mendesak, hingga seremonial yang minim manfaat langsung.
“Itu langkah tepat, agar anggaran lebih berpihak pada kebutuhan riil warga,” jelasnya.(*/adv)
