Teks foto: Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib.
Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, Rabu (13/8/2025).
Kesepakatan ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2026, yang akan menentukan prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah pada tahun mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kebijakan tersebut harus benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
“Prioritas harus diarahkan pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan,” tegas Najib.
Najib menambahkan, dalam paripurna hari ini juga menetapkan persetujuan bersama terhadap pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur.
Najib menyebut, agenda tersebut adalah momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Pembangunan harus memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Najib menekankan pentingnya transparansi di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyajikan data pendukung secara rinci dan terbuka, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Data harus jelas, terbuka, dan bisa diuji. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik akan terjaga,” tambahnya.
Ia berharap, proses penyusunan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar sektor.
“Kalau semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih tepat guna bagi masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.(*/adv)
