Teka foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin ST.
Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2026 senilai lebih dari Rp3 triliun.
Usulan ini disampaikan saat kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim ke Balikpapan, Rabu (6/8/2025), dalam rangka evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Bankeu tahun berjalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin ST, menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya membahas realisasi Bankeu tahun 2024 dan 2025, tetapi juga mematangkan usulan untuk tahun berikutnya.
“Hari ini Banggar DPRD Provinsi datang untuk mengevaluasi pelaksanaan Bankeu Balikpapan. Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2024 realisasinya sudah 100 persen selesai. Untuk tahun 2025, proses masih berjalan karena pencairannya dilakukan dalam tiga tahap,” jelas Muhaimin usai pertemuan di Aula Pemkot Balikpapan.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun dana dari provinsi belum sepenuhnya cair, Pemerintah Kota tetap mengambil langkah strategis untuk memastikan proyek-proyek tetap berjalan.
“Kami sepakat, meskipun transfer dari provinsi belum 100 persen, kalau progres fisik di lapangan berjalan baik, maka kami lanjutkan pembayarannya menggunakan APBD Kota. Ini agar ekonomi terus berputar dan penyedia jasa juga mendapatkan haknya sesuai progres,” ujarnya.
Muhaimin merinci bahwa Bankeu Balikpapan tahun 2024 bernilai Rp125 miliar, sedangkan tahun 2025 naik menjadi Rp189 miliar. Untuk tahun 2026, pihaknya mengusulkan angka yang jauh lebih besar.
“Usulan kita untuk 2026 nilainya lebih dari Rp3 triliun. Tentu ini masih akan dibahas lebih lanjut antara Banggar TAPD Provinsi dan DPRD Kaltim. Tapi kita berharap bantuannya bisa meningkat demi mendukung pembangunan Balikpapan,” ungkap Muhaimin.
Sekda juga menegaskan bahwa Bankeu merupakan murni usulan dari pemerintah daerah, bukan bagian dari pembagian kuota atau alokasi politik.
Bankeu itu murni berdasarkan kebutuhan daerah, bukan hasil bagi-bagi. Tapi kita juga paham, provinsi pasti akan membaginya secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Semua tergantung kemampuan APBD provinsi tahun 2026 nanti,” ujarnya.
Namun demikian, Muhaimin berharap Balikpapan bisa mendapat porsi lebih besar mengingat posisinya yang strategis sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Kita ini beranda Kalimantan Timur, pintu masuk IKN. Jadi kita harap dukungan dari provinsi juga sebanding. Apalagi tadi banyak anggota DPRD dari Dapil Balikpapan, kita dorong mereka untuk support penuh,” tambahnya.
Dalam usulan Bankeu 2026, Pemkot Balikpapan fokus pada sejumlah program strategis, antara lain penanggulangan banjir, pengelolaan sampah dari hulu, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Program prioritas yang kita usulkan meliputi penanggulangan banjir, pembangunan SMA dan SMK, infrastruktur pendidikan lainnya, serta bidang kesehatan. Semua itu sudah kami sampaikan dalam dokumen usulan,” tutupnya.(*/adv)
