Teks: Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, H. Danang Eko Susanto
Penasatu.com, Balikpapan – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Balikpapan tahun 2024 tercatat mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp614 miliar.
Temuan ini menjadi sorotan tajam dari kalangan DPRD Kota Balikpapan karena dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, H. Danang Eko Susanto, menilai besarnya Silpa tersebut merupakan sinyal bahwa banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana.
“Program-program pembangunan yang sudah dialokasikan melalui APBD seharusnya bisa dimaksimalkan. Sayang sekali kalau dana yang tersedia justru mengendap dan tidak terserap optimal,” tegas Danang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/7/2025).
Politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan, tingginya Silpa juga berpengaruh langsung terhadap lambannya proses pembangunan. Dana yang seharusnya sudah berputar di masyarakat melalui kegiatan fisik atau program sosial, justru tertahan karena realisasi yang minim.
“Kalau anggaran tidak digunakan, maka tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain. Termasuk menutup kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seringkali tidak mencapai target,” lanjutnya.
Danang menekankan perlunya pembahasan serius dalam rapat Badan Anggaran bersama setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menelusuri penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran.
Menurutnya, evaluasi harus mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Kami minta agar tiap OPD bertanggung jawab terhadap programnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan,” ujar Danang.
Ia berharap pada tahun-tahun mendatang, Silpa bisa ditekan seminimal mungkin dan seluruh anggaran yang telah dirancang benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kota Minyak.
“Kota Balikpapan ini harus bergerak cepat. Jangan biarkan dana mengendap sementara masyarakat menunggu hasil pembangunan,” tutupnya.(*/adv)
