Penasatu.com, Balikpapan – Sidang paripurna dengan agenda penyampaian Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kota Balikpapan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Penyampaian ini berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Kamis (10/7/2025) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, dan dihadiri 27 anggota dewan.
Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo yang mewakili Wali Kota Balikpapan dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota Balikpapan.
“Rapat paripurna hari ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya, di mana seluruh fraksi telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap pelaksanaan APBD 2024,” ujar Yono Suherman saat membuka sidang.
Yono menuturkan, dalam rapat paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota dalam melaksanakan program-program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, fraksi-fraksi juga memberikan catatan penting sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif.
Salah satu sorotan utama adalah terkait peningkatan sinergi antarlembaga, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dianggap penting untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan meminimalisir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih cukup tinggi.
“Kami mendorong agar ke depan koordinasi lintas instansi diperkuat agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, agar pembangunan tidak semata bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi.
“Pendapatan asli daerah harus menjadi fokus perhatian. Penguatan sektor pajak dan retribusi mutlak diperlukan untuk menjaga kemandirian fiskal daerah,” tambah Yono.
Selain itu, fraksi juga menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, dan penyediaan air bersih.
“Setelah mendengarkan jawaban wali kota pada hari ini, selanjutnya akan kembali kita laksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi dan dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama,” pungkasnya. (*)
