Penasatu.com, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim, S.Pd., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang memberikan subsidi kepada 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan di Balikpapan.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan ini. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata, sekaligus menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta yang selama ini terpinggirkan,” ujar Hj. Iim kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).
Menurut politisi PKS tersebut, subsidi ini bukan hanya meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa, tetapi juga menjadi penyelamat bagi sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan peserta didik baru karena biaya masuk yang relatif tinggi.
“Dengan adanya subsidi uang pangkal dan SPP ini, orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Bebannya lebih ringan, dan sekolah swasta pun bisa kembali bersaing secara sehat,” katanya.
Berdasarkan informasi yang ia terima, besar subsidi yang diberikan yaitu Rp1.500.000 untuk uang pangkal dan Rp150.000 untuk subsidi SPP bulanan.
Ia menilai, kebijakan ini merupakan strategi cerdas Pemkot Balikpapan dalam menjawab keterbatasan daya tampung di SMP Negeri, yang hampir setiap tahun menjadi polemik saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Selama ini masyarakat berebut kursi di sekolah negeri karena alasan biaya. Dengan adanya subsidi ini, pilihan ke sekolah swasta menjadi lebih rasional dan setara. Ini langkah yang cerdas dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Hj. Iim juga berharap kebijakan ini tidak hanya berhenti di 13 sekolah swasta saja. Jika keuangan daerah memungkinkan, ia mendorong agar subsidi diperluas ke jenjang pendidikan lain seperti SD atau SMA swasta yang juga menghadapi tantangan serupa.
Ia pun menekankan pentingnya transparansi, kesinambungan, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program ini.
“Kami di DPRD siap mengawal agar program ini dijalankan secara berkelanjutan dan tidak disalahgunakan. Semua pihak yang berhak harus benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tutup Hj. Iim.(*)
