Penasatu.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan tengah bergerak aktif melihat langsung pelayanan publik di tingkat Kecamatan dalam agenda kunjungan lapangan yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Danang Eko Susanto.
Sejauh ini, tiga kecamatan telah dikunjungi: Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Tengah. Selanjutnya, giliran Balikpapan Kota, Utara, dan Barat yang akan disambangi dalam waktu dekat.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan maksimal. Bukan hanya mendengar laporan, tapi melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Danang saat ditemui awak media usai melaksanakan kunjungan lapangan, Rabu (4/6/2025).
Dari hasil kunjungan, sejumlah catatan penting berhasil dikantongi. Di Balikpapan Timur, misalnya, keterbatasan fasilitas seperti ruang arsip, ruang tunggu, dan pelayanan menjadi sorotan. Bahkan, gedung serbaguna masih memanfaatkan rumah dinas camat, yang tentu jauh dari ideal.
Tak hanya itu, alat pencetak KTP juga menjadi keluhan. Meski antusias masyarakat tinggi, perangkat yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan layanan.
Sedikit berbeda di Kecamatan Balikpapan Selatan. Danang menilai, pelayanan dinilai cukup baik, namun masih dibutuhkan alat tambahan, termasuk cetak KTP dan pengembangan ruang terbuka hijau yang rencananya akan dijadikan kawasan kuliner rakyat, serta penerangan jalan di wilayah terpencil juga menjadi aspirasi warga setempat.
Sementara di Balikpapan Tengah, masalahnya terletak pada status gedung kecamatan yang masih menjadi aset milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM. Akibatnya, pemerintah kota tak bisa langsung melakukan renovasi atau pengembangan.
“Kalau statusnya sudah jadi milik Pemkot, proses penganggaran dan perbaikan bisa langsung dijalankan,” jelas Danang.
Semua temuan ini tak berhenti di catatan. Komisi I memastikan hasil kunjungan akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama OPD terkait. Tujuannya, agar penganggaran dan pengadaan fasilitas bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan aparatur kecamatan. Karena ujungnya adalah kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik,” tegas Danang.(*/adv)
