Teks: Wamendagri Bima Arya bersama Wali Kota Balikpapan, H.Rahmad Mas’ud, SE.,ME.
Penasatu.com, Balikpapan – Suasana pagi di Halaman BSCC Dome Balikpapan terasa berbeda, Jumat (25/4/2025).
Ribuan pasang mata menyaksikan momen bersejarah saat Kota Balikpapan didapuk sebagai salah satu dari 23 daerah penerima penghargaan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX.
Tak sekadar menjadi tuan rumah, Balikpapan juga mendapat pengakuan atas kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Wali Kota Rahmad Mas’ud.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya dan jajaran pemerintah kota, tapi untuk seluruh warga Balikpapan. Ini adalah hasil kerja kolektif yang patut kita syukuri,” ujar Rahmad Mas’ud di hadapan awak media, usai menerima penghargaan.
Menurut Rahmad, pencapaian ini menjadi indikator bahwa arah pembangunan dan pelayanan publik di Balikpapan sudah berada di jalur yang tepat. Namun ia menekankan, penghargaan ini juga menjadi pengingat agar terus melakukan perbaikan.
“Yang belum maksimal kita benahi, dan yang sudah baik kita tingkatkan. Terlebih, perayaan OTDA ini juga menjadi momentum menghidupkan UMKM lokal, agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya memberikan pesan penting bagi seluruh kepala daerah.
Ia menyoroti pentingnya membangun kualitas SDM dan memperkuat sistem meritokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Potensi daerah akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan manusia yang berkualitas. Tidak cukup hanya andalkan kekayaan alam,” tegas Bima.
Ia juga mengingatkan, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa kinerja tidak selalu sebanding dengan besar kecilnya anggaran.
“Bahkan ada daerah yang punya anggaran besar, tapi performanya masih rendah. Ini menunjukkan bahwa SDM adalah faktor penentu utama,” ujarnya.
Bima menutup dengan penekanan pada pentingnya objektivitas dalam sistem birokrasi. Ia mengajak seluruh pemimpin daerah untuk berani menerapkan sistem penghargaan dan sanksi secara adil dan transparan.
“Birokrasi yang profesional harus dibangun di atas keberanian untuk menegakkan disiplin. Jangan ragu, karena masyarakat menaruh harapan besar pada integritas kita,” pungkasnya.(*)
