Teks: Muhammad Najib dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan.
Penasatu.com, Balikpapan — DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025, Senin (21/4/2025), yang beragenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dihadiri unsur pimpinan dewan, Wakil Wali Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat.
Dalam sidang tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Muhammad Najib, menyampaikan catatan evaluatif sekaligus rekomendasi kritis terhadap kinerja Pemkot Balikpapan sepanjang 2024.
Meski secara umum pelaksanaan pemerintahan dinilai berjalan baik, fraksi menyoroti sejumlah indikator capaian program yang belum memenuhi target, sesuai RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD.
Rekomendasi yang disampaikan mencakup 11 bidang strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik, peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan air bersih, penguatan infrastruktur, pengembangan SDM lokal, pengelolaan lingkungan, profesionalisme perangkat daerah, tata kelola BUMD, penguatan efisiensi APBD, hingga usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan LKPJ ke depan.
Fraksi menekankan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan pajak dan retribusi untuk mengurangi kebocoran PAD, percepatan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, modernisasi distribusi air bersih, serta integrasi sistem drainase untuk mengatasi persoalan banjir.
Selain itu, ketegasan dalam pengawasan lingkungan hidup, profesionalisme pengisian jabatan di PERUMDA, serta evaluasi efektivitas anggaran daerah juga menjadi perhatian utama.
“Rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Najib menegaskan.
Di akhir penyampaiannya, Najib berharap seluruh rekomendasi dapat menjadi acuan penting bagi Pemkot Balikpapan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berpihak kepada kepentingan publik.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung transformasi Balikpapan menjadi kota modern yang ramah, berdaya saing, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Madinatul Iman. (adv)
