Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang makin berkualitas bagi warganya.
Salah satu caranya, dengan memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan transparan.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa di tahun 2024, anggaran untuk program pelayanan dasar telah berjalan dengan realisasi yang cukup memuaskan.
Dari total anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp2,8 miliar, Pemkot berhasil merealisasikan Rp2,48 miliar, angka yang menunjukkan bahwa program-program yang dirancang memang berjalan sesuai rencana.
“Pelayanan publik itu bukan hanya soal angka, tapi soal dampak yang dirasakan masyarakat. Dari sisi anggaran, kami berusaha mengelola seefisien mungkin agar setiap program benar-benar memberi manfaat,” jelas Muhaimin, Senin (14/4/2025).
Beberapa sektor menjadi prioritas utama, salah satunya pendidikan. Dana sebesar Rp1,036 miliar digelontorkan, dan hingga akhir tahun tercatat sekitar Rp903 juta telah terealisasi, atau setara 87,2 persen.
Muhaimin menegaskan bahwa dana ini digunakan untuk mendukung fasilitas pendidikan dan pengembangan tenaga pengajar, agar proses belajar-mengajar semakin berkualitas.
Di sisi lain, sektor kesehatan juga menyerap anggaran besar, mencapai Rp1,08 triliun dengan realisasi Rp1,03 triliun atau hampir 93 persen dari total yang disiapkan.
“Kesehatan itu hak dasar warga, jadi kami pastikan puskesmas, layanan preventif, hingga penguatan fasilitas bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Tak hanya pendidikan dan kesehatan, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk bidang perumahan, ketertiban umum, hingga sosial dan ketahanan pangan.
Misalnya, bidang perumahan mendapat alokasi Rp45 miliar lebih, dan sudah terealisasi 82,8 persen. Sementara, program sosial dan ketahanan pangan justru mencatat capaian tinggi, mendekati 95 persen.
Menurut Muhaimin, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Kalau anggaran dikelola dengan baik, program bisa berjalan, pelayanan meningkat, dan warga bisa merasakan hasilnya secara langsung. Itulah yang kami kejar,” tutupnya optimistis. (*)
