Foto,Istimewa.
Balikpapan,Penasatu.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menggelar reses kedua masa sidang 1 Tahun 2024 di lingkungan RT 07, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, pada Selasa malam (12/11). Acara ini dihadiri puluhan warga dari sejumlah RT serta perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Namun, reses kali ini diwarnai dengan beberapa ketidakpuasan dari Budiono terkait ketidakhadiran staf yang membidangi masalah banjir dan sampah, yang menjadi isu utama di wilayah tersebut. Dalam kegiatan ini, staf yang hadir justru berasal dari bidang lain, seperti bidang Jalan dan Jembatan dari DPU dan tata lingkungan dari DLH, yang dinilai tidak relevan untuk menjawab langsung aspirasi warga.
“Sedikit kecewa, karena dari OPD terkait ini yang hadir bukan bidang yang tepat. Saya mengundang DPU yang membidangi masalah banjir, tetapi yang hadir justru dari Bidang Jalan dan Jembatan. Begitu juga dengan DLH, hanya staf bidang tata lingkungan yang hadir, bukan yang membidangi masalah sampah,” kata Budiono dalam wawancara dengan media.
Banjir dan Penanganan Sampah Jadi Sorotan
Aspirasi utama yang disampaikan warga berkaitan dengan penanganan banjir yang dinilai belum maksimal, terutama di kawasan DAS Ampal. Warga mengungkapkan kekesalan mereka terkait normalisasi sungai yang justru memperparah banjir di lingkungan mereka. Selain itu, keberadaan rumah pompa yang dipasang di kawasan tersebut juga dianggap tidak efektif dan malah memperburuk situasi, karena tidak mampu menampung debit air yang masuk.
“Pompa air itu tidak sejalan dengan debit air yang ada, sehingga banjir justru semakin parah. Warga merasa pompa tersebut tidak efektif dan hanya sia-sia,” ujar Budiono menanggapi keluhan warga.
Selain itu, permasalahan sampah yang tidak tertangani dengan baik juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan buruknya pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang telah menyebabkan penumpukan sampah di beberapa RT. Sebelumnya, masalah ini sempat memicu aksi penutupan jalan oleh warga sebagai bentuk protes terhadap DLH.
“Warga meminta TPS yang ada diperbaiki. Sebelumnya mereka sudah melakukan aksi penutupan jalan karena sampah di TPS tersebut tidak diangkut dengan maksimal oleh DLH,” tambah Budiono.
Usulan Pembangunan Infrastruktur dan Penyelesaian Lahan
Selain isu banjir dan sampah, warga juga mengusulkan pembangunan drainase di beberapa titik rawan banjir, seperti di Jembatan MT Haryono dan Jalan Penegak. Budiono menegaskan akan segera mengusulkan pembangunan drainase tersebut ke pemerintah kota.
Tak hanya itu, warga juga menyampaikan masalah kepemilikan lahan yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Beberapa warga mengaku masih belum dapat memiliki lahan secara penuh karena terkait dengan surat induk yang dimiliki Kodam VI Mulawarman.
Budiono berjanji akan mengkoordinasikan masalah ini dengan Kodam VI Mulawarman agar warga dapat mendapatkan hak atas lahan mereka, baik melalui IMTN (Inden Memperoleh Tanah Negara) atau sertifikat tanah.
Penertiban Bangunan di Fasilitas Umum
Masalah lainnya yang turut diusulkan adalah penertiban bangunan yang didirikan di atas fasum (fasilitas umum) di kawasan Jalan Penegak. Budiono mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Koordinasi Lanjutan dengan OPD Terkait
Menanggapi berbagai aspirasi yang diterima, Budiono memastikan bahwa semua aspirasi warga akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait. Dia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan solusi bagi masalah yang dihadapi warga, terutama yang berkaitan dengan banjir dan pengelolaan sampah.
“Semua aspirasi yang masuk akan kita koordinasikan dengan OPD terkait untuk mencari solusi yang tepat. Saya akan terus memperjuangkan ini karena ini menyangkut kehidupan warga di beberapa RT,” ujar Budiono menutup wawancara.
Dengan hasil reses ini, Budiono berharap dapat membawa perubahan dan perbaikan yang nyata bagi warga Kelurahan Damai Bahagia, khususnya dalam mengatasi masalah banjir, sampah, dan infrastruktur lainnya.(*)
