Teks: Ketua Komisi II DPRD kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah.
Balikpapan, Penasatu.com – Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memaparkan hasil diskusi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (5/11/2024).
Diskusi tersebut membahas tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bersaing dengan retail modern di kota tersebut.
FGD yang juga dihadiri oleh dua profesor dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, bertujuan untuk menggali kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Balikpapan.
Namun, diskusi tersebut disayangkan karena tidak dihadiri oleh perwakilan dari retail modern seperti Indomaret dan Alfamart, yang seharusnya dapat memberikan perspektif mengenai potensi kolaborasi antara UMKM dan retail besar.
Fauzi menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah tuntutan pemasokan barang dalam jumlah besar, yang sulit dipenuhi oleh usaha rumahan. “Sebagian besar pelaku UMKM masih berbasis rumahan dan kesulitan memenuhi persyaratan jumlah pasokan yang diminta oleh retail modern. Persyaratan ini dianggap tidak realistis bagi usaha kecil,” jelas Fauzi.
Selain masalah kapasitas pasokan, pelaku UMKM juga mengeluhkan penempatan produk mereka di rak-rak retail modern. Beberapa UMKM mengungkapkan bahwa produk mereka sering dipindahkan ke lokasi yang kurang strategis setelah mendapat respons positif dari konsumen, digantikan oleh produk dari pemasok besar. “UMKM merasa produk mereka tidak diperlakukan adil, terutama ketika sudah memiliki penjualan yang bagus, namun tetap terpinggirkan,” tambah Fauzi.
Kehadiran perwakilan retail modern yang tidak memenuhi undangan menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Fauzi menyayangkan ketidakhadiran mereka, dan menyatakan bahwa Komisi II DPRD Balikpapan berencana untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pelaku UMKM dan pihak retail modern. “Kami ingin menemukan solusi yang adil dan mempertemukan kedua belah pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzi menekankan pentingnya melakukan kajian ulang terhadap peraturan daerah (Perda) yang mengatur UMKM dan retail modern, guna memastikan bahwa kebijakan yang ada mendukung usaha kecil tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku. “Kami berkomitmen untuk menciptakan Perda yang berpihak pada UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Komisi II DPRD Balikpapan juga merencanakan penyelenggaraan RDP dengan melibatkan pelaku UMKM, retail modern, dan dinas terkait untuk mencari solusi konkret. Fauzi berharap, dialog ini dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara UMKM dan retail modern, sehingga produk lokal bisa lebih mudah dipasarkan tanpa hambatan yang memberatkan.
“Semoga RDP ini dapat menjadi ajang untuk menciptakan sinergi antara UMKM dan retail modern demi kemajuan ekonomi di Balikpapan,” pungkas Fauzi.
