Balikpapan,Prnasatu.com – Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, merespons wacana pembukaan gerai Holywings di Kota Minyak dengan menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut. Hingga saat ini, belum ada pembahasan formal di tingkat pemerintahan maupun surat permohonan izin yang masuk terkait rencana tersebut. Meskipun demikian, Zul menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membuka usaha di mana saja, termasuk di Balikpapan, namun tetap harus melalui prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Kami akan cek dulu kebenarannya. Semua warga negara berhak untuk membuka usaha, tapi pemerintah akan melihat izinnya terlebih dahulu, termasuk apakah keberadaan gerai Holywings dapat diterima oleh masyarakat umum,” ujar Zul kepada wartawan pada Jumat (20/9/2024).
Ia menambahkan bahwa meskipun hak untuk berusaha dijamin oleh undang-undang, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap usaha yang didirikan di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Zul menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi penolakan dari masyarakat, sebelum memutuskan apakah usaha tersebut bisa beroperasi. “Jika ada penolakan, tentu itu akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Kami akan memantau respons masyarakat terlebih dahulu, apakah mereka menerima atau menolak kehadiran gerai ini,” tambahnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Balikpapan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai izin usaha Holywings. Namun, hingga saat ini, DPMPTS juga belum menerima laporan atau permohonan izin terkait pembukaan gerai tersebut.
“Kami belum mendapatkan informasi apapun terkait pembukaan Holywings di Balikpapan, baik dari DPMPTS maupun instansi lainnya. Jadi, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait hal ini,” pungkas Zul. Pemerintah kota akan terus memantau situasi ini dan akan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan regulasi yang berlaku.(ADV)
