Teks foto: Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli.(ist)
Balikpapan,Penasatu.com – Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, menegaskan bahwa rencana kenaikan dana operasional bagi Ketua RT yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Serentak 2024. Ia menjelaskan bahwa wacana ini sudah lama dibahas dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, jauh sebelum pelaksanaan Pilkada.
“Rencana kenaikan dana operasional Ketua RT sudah direncanakan oleh Pemkot Balikpapan sebelum Pilkada Serentak 2024. Ini bukan kebijakan terkait Pilkada, tetapi sudah masuk dalam RPJMD,” ujar Zulkifli, yang akrab disapa Zul, kepada wartawan pada Kamis (19/9/2024).
Menurut Zulkifli, kenaikan dana operasional Ketua RT dilakukan secara bertahap. Meskipun idealnya kenaikan dilakukan sekaligus, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan. Karena itu, peningkatan dilakukan bertahap untuk menjaga stabilitas anggaran daerah.
“Kenaikan dana operasional Ketua RT akan dilakukan dalam dua tahap, pertama melalui anggaran murni dan perubahan pada 2024, kemudian diikuti kenaikan pada anggaran murni 2025. Kenaikan ini merupakan hasil permintaan dari para Ketua RT, bukan dari pemerintah,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa permintaan untuk menaikkan dana operasional sudah lama diajukan oleh para Ketua RT. Namun, karena dampak pandemi COVID-19, Pemkot belum dapat memenuhi permintaan tersebut pada saat itu karena keterbatasan anggaran.
Saat ini, dana operasional yang diterima oleh setiap Ketua RT mencapai Rp1 juta. Pemerintah merencanakan untuk menaikkan jumlah ini menjadi Rp1,5 juta, namun dilakukan bertahap. Untuk anggaran perubahan 2024, kenaikannya sebesar Rp250 ribu, dan di 2025, akan dinaikkan lagi sebesar Rp250 ribu, sehingga mencapai Rp1,5 juta.
“Kenaikan dilakukan secara bertahap, dan tidak sekaligus,” tegas Zulkifli. Dengan demikian, Zulkifli berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan ini tidak terkait dengan Pilkada, melainkan merupakan bagian dari program pemerintah yang sudah direncanakan sejak lama. (ADV)
