Foto,dok.diskominfo kaltim
Penajam, PENASATU.com – Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan (Dishub) se-Kalimantan Timur yang digelar pada Rabu (15/5/2024) di Aula Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menghasilkan kesepakatan penting terkait konsep aglomerasi transportasi di empat daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Daerah tersebut meliputi Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Kepala Dishub Kaltim, Yudha Pranoto, dalam arahannya menegaskan pentingnya integrasi sistem transportasi di daerah penyangga IKN untuk menghindari kesenjangan transportasi antara IKN dan daerah sekitarnya.
“Kita butuh integrasi dengan IKN untuk mewujudkan keterpaduan sistem transportasi. Ini merupakan aspek kritikal. Jangan sampai nanti di IKN sudah canggih, sementara daerah penyangganya tidak,” tegas Yudha Pranoto.
Konsep aglomerasi ini bertujuan untuk menyamakan posisi daerah penyangga dengan IKN melalui sistem transportasi yang terintegrasi, membuka peluang sinergi pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi antara IKN, Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Pusat.
“Akan tercipta peluang direct transportasi yang efisien dan inklusif di empat daerah penyangga. Sistem transportasi yang smart, green, and sustainable akan menghubungkan keempat daerah penyangga tidak hanya secara fisik, tapi juga sosial dan ekonomi secara seimbang,” tambah Yudha.
Yudha Pranoto juga optimis bahwa jika sistem aglomerasi ini berhasil diwujudkan di daerah penyangga IKN, daerah lain seperti Berau dan Mahakam Ulu (Mahulu) juga akan menyusul.
Untuk mewujudkan kebijakan ini, Yudha menekankan pentingnya kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.
Kegiatan Rakornis Dishub se-Kaltim ini juga dirangkaikan dengan paparan dari beberapa narasumber ahli. Di antaranya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (BKT Kemenhub) Novyanto Widadi, dan Kepala Tim Kajian Kebijakan Transportasi Wilayah Penyangga IKN, Tedy Murtejo.(*)
sumber: diskominfo.kaktimprov.go.id
