Foto: Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat mengikuti Rakornas persiapan pengadaan ASN di Jakarta .(ist)
Balikpapan, Penasatu.com – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Bidakara, Jakarta Kamis 14 Maret 2024 lalu.
Rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari 500 undangan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur, serta pejabat terkait lainnya dari seluruh Indonesia. Usai rapat, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten PPU terhadap langkah pemerintah pusat dalam persiapan pengadaan ASN Tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dilansir dari portal humas Pemkab PPU, penajaman.go.id, Minggu (17/3) Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan, langkah pemerintah pusat ini sangat baik sekali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten PPU, untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, Pemda PPU sangat mendukung langkah ini, ujar Makmur Marbun.
Dimana menurut menurut MenPANRB, Abdullah Azwar Anas, peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau PPPK sangat besar karena seleksi CPNS akan dilakukan tiga kali dalam setahun mulai tahun 2024, memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi terkait kelulusan yang diharapkan.
Azwar Anas juga menyampaikan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta kepada bupati atau kepala daerah untuk mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk dalam daftar database BKN pusat.
“Untuk jumlah ini, kita selesaikan di tahun 2024 selambat-lambatnya di bulan Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil, silakan ke pemda masing-masing karena kita minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada bupati/walikota terhadap data yang diberikan kepada kami,” kata Azwar Anas.
Azwar Anas juga menambahkan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat akan membuka sebanyak 225 ribu lebih formasi khusus untuk Ibukota Nusantara (IKN) di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim). “Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu. Khusus untuk IKN, kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana,” tutupnya.(*)
