Rahmad Mas’ud : Kesehatan Pendidikan dan Air Baku Prioritas
Balikpapan, Penasatu.com – Permasalahan air baku pendidikan dan kesehatan juga lainnya seperti infrastruktur menjadi program prioritas pembangunan yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Balikpapan 2025-2045 dan RKPD kota Balikpapan 2025.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Balikpapan, H.Rahmad Mas’ud, SE., ME dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (7/3/2024) Kegiatan ini dihadiri para pejabat Pemkot Balikpapan beserta seluruh elemen masyarakat Kota Beriman.
Dirinya menjelaskan, pelaksanaan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas mulai dari kegiatan maupun pelaksanaan kinerja pemkot meskipun dilaksanakan secara bersamaan, tetapi tetap meminta agar tujuan dan substansi pelaksanaan musrenbang dapat tercapai secara optimal.
“Penyusunan ini tentunya adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. Dimana ini akan menjadi pedoman pemkot dan khususnya kepala daerah dalam menjalankan roda pembangunan kota 20 tahun ke depan,” ucap Rahmad.
Sedangkan dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD Kota Balikpapan.
Dijelaskan Walikota Balikpapan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadi pedoman perencanaan pembangunan kota saat ini. Dimana ini merupakan periode lima tahunan terakhir dalam pelaksanaan RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.
Seiring akan berakhirnya RPJPD 2005-2025, maka dilakukanlah penyusunan RPJPD 2025-2045 sesuai harapan dan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Masih kata orang nomor satu Balikpapan menjelaskan, berbeda dengan dokumen RPJPD. RKPD Kota Balikpapan 2025 merupakan tahun ke empat pada RPJMD 2021-2026, dengan kata lain, pemkot hanya memiliki batas waktu satu tahun terakhir untuk menyelesaikan target-target pembangunan sebagaimana diamanatkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026.
Dimana sebelum musrenbang, pemkot telah melaksanakan berbagai forum diskusi guna mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari para stakeholder terkait sehingga dokumen yang akan disusun menjadi lebih komprehensif dan implementatif dalam pembangunan kota ke depan.
Permasalahan air, program kami, jangka panjang, jangka menengah termasuk jangka pendeknya.
Jangka pendek sudah jelas, kota balikpapan sebelum kita lahir, bagi yang lahir di Balikpapan, pasti tahu kurang air. Tapi kurang itu bukan berarti pemerintah tidak ada langkah-langkah yang diambil.
Saya tahu persis bagaimana waduk manggar kemudian diperbaiki, direhabilitasi untuk bisa memenuhi kebutuhan warga, tapi seiring pertumbuhan penduduk yang semakin meningat, akhirnya kurang lagi.
Kemudian dibangun lagi waduk teritip dan sekarang sudah berfungsi, tetapi juga tidak memenuhi kebutuhan karena semakin banyaknya penghuni, orang yang datang dan tinggal di kota balikpapan.
Kemudian perencanaan jangka panjang, kami sudah ada MoU, kesepakatan dengan tiga kabupaten kota yaiu kutai kartanegara, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan untuk mengambil air baku dari Sungai Mahakam.
Nanti akan disalurkan melalui pipa. Nah ini akan kita bicarakan untuk jangka panjang. Memang perlu proses yang panjang, tapi Insyaallah, pemkot tidak akan pernah berdiam diri dan saya paham sekali bagaimana kepala daerah periode-periode sebelumnya selalu memikirkan kota kita.
Bagaimana kota kita agar selalu nyaman dihuni dan memang itu tujuan kita. Untuk sampai pada tahap kesempurnaan, saya yakin itu tidak akan mungkin sepanjang kita hidup di dunia tidak ada yang sempurna.
Tetapi bagaimana menuju kesempurnaan, itulah kami di pemerintahan akan berupa terus bagaimana jalan supaya tidak ada macet, tapi ini menggambarkan kota ini semakin berkembang dan maju. Itu bisa diukur dari tingkat ekonomi daerah, tingkat kepadatan daerah, termasuk juga lalu lintasnya.
Tentunya kita juga tidak ingin kota ini macet. Program kami jangka pendek dan jangka menengah, kami membuka beberapa jalur jalan-jalan baru termasuk jalur tembus transad Km 8 ke manggar, kemudian di regency juga akan terus juga, termasuk jalan proklamasi dan beberapa jalan yang akan kita buka pada tahun ini.
Ini komitmen kita untuk menjaga dan tentunya menyampaikan keinginan semua warga supaya kota ini tetap aman dan nyaman.
Insyaallah tentunya dengan dukungan, masukkan dan saran melalui musrenbang akan kami tampung. Yang cepat akan kami percepat, yang lambat akan kami dorong agar lebih cepat lagi.
Nah, ini ada bappeda provinsi. Jalan kilo itu wewenangnya provinsi. Maksud saya, kalau dia lambat, serahkan saja ke pemkot biar cepat kami eksekusi.
Kami nanti juga mengusulkan kepada Pj Gubernur sebaiknya jalan provinsi kalau memang lambat perhatiannya, karena Balikpapan ini akselerasi dan pertumbuhannya sebagai penyangga IKN, kami tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu.
Termasuk apa yang kami bangun di MT Haryono. Harus kami lakukan. Karena kalau semua hanya menunggu, kapan kota ini menjadi kota yang nyaman.
Tetapi kami memiliki risiko yakni dalam beberapa bulan atau dalam setahun ini, pasti akan crowdid dan dampaknya juga kepada masyarakat, kepada pengguna jalan juga pasti ada.
Tetapi ya kita bersakit-sakit dahulu dalam beberapa bulan, tapi senang-senang dan nikmatnya akan kita rasakan untuk diri kita dan anak cucu kita nanti ke depannya. Ini yang kami lakukan.
Termasuk juga sarana pendidikan yang jadi program kami, dalam waktu dua tahun ini kami sudah membangun beberapa sarana pendidikan. Dalam satu tahun anggaran, sudah tiga sekolah yang kami bangun.
SMA kami tidak bisa bangun karena itu ranahnya provinsi, tapi Insya Allah tahun ini dibangun SMKN 7. Kami minta anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan untuk mengawal dan mempercepat pembangunan SMKN 7.
Insya Allah itu menjadi komitmen.
Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas karena tidak akan mungkin membentuk anak-anak yang cerdas dan berkualitas kalau sarana dan fasilitas tidak memadai.
Termasuk tenaga pendidikan dan guru berkebutuhan khusus, kami bersama sekda sudah menyampaikan. “Ini repot nya kami dalam penerimaan guru ASN dan PPPK, itu tidak dicantumkan inklusi. Hanya dicantumkan ASN PPPK guru. Ini yang harus sampaikan ke kementerian terkait supaya ada guru inklusi yang diterima supaya bisa fokus mengajar anak-anak kita sesuai harapan,” tutupnya.(*)
