Samarinda, Penasatu.com – Kapolda Kaltim, Irjen.Pol.Drs Nanang Avianto, M.Si bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kaltim, Fahmi Idris, SE hadiri acara dialog “Wujudkan Pemilu Damai” yangbdigelar secara live oleh Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kaltim di Studio 1 TVRI, Samarinda, Senin (05/02/2024) malam Pukul 20.00 wita.
Dialog kali ini membahas permasalahan menjaga agar suasana dan situasi selama terselenggaranya pesta Demokrasi berjalan dengan aman dan nyaman, maka diperlukan sinergi bersama demi menciptakan Pemilu damai di Benua Etam.
Kapolda Kalimantan Timur mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan dan antisipasi terhadap berbagai kerawanan yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu.
Lanjut, Sehingga menurutnya sangat pentingnya mengamankan masa kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan.
“Berbagai tahapan ini memiliki tantangan dan kerawanan tersendiri, dan kami sudah melakukan antisipasi bersama rekan-rekan TNI dan Pemerintah Kalimantan Timur.
Personil Polda Kaltim dan Polres/ta Jajaran telah melakukan latihan Pra Operasi dan Sispamkota serta dilengkapi dengan Surat Perintah pengamanan Operasi Mantap Brata Mahakam, Operasi besar yang melibatkan seluruh anggota Polri,” ungkapnya.
“Tetap jaga netralitas kita dalam Pemilu ini, jangan terlibat langsung baik itu sebagai tim sukses bagi siapapun. Sudah ada Surat Telegram dari Mabes Polri yang menuntut netralitas kita sebagai anggota Polri,” tutup Kapolda Kaltim.
Sementara itu Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto, S.I.K., M.Si., berharap, dengan acara ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemirsa TVRI Kalimantan Timur dan masyarakat luas mengenai pentingnya sinergi seluruh stakeholder untuk mensukseskan Pemilu 2024.
Dialog khusus “ Wujudkan Pemilu Damai ” ini juga merupakan contoh nyata agar dapat menjadi platform untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam konteks pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia.(*/humas Polda Kaltim)