Foto: Sekda PPU, Tohar saat membuka kegiatan pembinaan Reformasi Birokrasi dilingkup Pemkab PPU.(ist)
Penajam, Penasatu.com – Acara Pembinaan Reformasi Birokrasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berlangsung sukaes.
Kegiatan dibuka langsung, Sekertaris Daerah (Sekda ) PPU, Tohar di Aula lantai III kantor Bupati PPU, Kamis (25/1/2024).
Dalam sambutanya Tohar mengatakan, reformasi birokrasi bukanlah sekedar restrukturisasi internal. Namun merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten PPU mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan cara melibatkan pemerintah Provinsi Kaltim dalam proses pembinaan reformasi birokrasi di lingkup pemda PPU,”ucap Tohar.
Dalam kesempatan ini Tohar berharap kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan secara seksama, sehingga dapat memahami dari konsepsi kaitannya pesoalan kekinian yang akan berdampak pada tindak lanjut struktur SKPD.
“Ikuti materi ini secara seksama sehingga mendapat kepahaman dari konsepsi kaitannya persoalan kekinian yang pada ujungnya kita akan melakukan tindak lanjutnya kepada struktur SKPD,”pinta Tohar.
Penyelenggaraan pemerintahan sambung dia, berjalan dan bekerja diatas totalitas sistem. Tugas dan fungsi bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan.
” Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi adalah jawaban idealnya. Tetapi itu juga tidak mudah,” ucap Tohar.
Dijelaskan Tohar, Gubernur Kalimantan Timur, tengah melakukan satu program aplikasi yang disebut Desa Presisi dan disaat kegiatan Forum Silaturahmi dan Komunikasi Para Pemegang Saham yang dilaksanaan di Gedung Gabungan Dinas Tanjung Selor beberapa hari lalu, disaat itu data yang dibuka adalah data Kabupaten PPU.
Dari aplikasi tersebut tambah Tohar, dapat dilihat contoh soal hubungannya dengan berapa rumah tangga persektor kewilayahan desa dan kelurahan yang tidak memiliki jamban, titik koordinatnya, kepala keluarganya, jumlah anggota keluarga, datanya ada kaitanya dengan pendidikan termasuk anak yang drop out juga ada terdata.
Tohar Kembali mengajak SKPD terkait mendayagunakan aplikasi yang kaitannya dengan urusan-urusan yang interen dengan urusan kelembagaan. Termasuk kaitannya dengan kemiskinan. Dari hasil aplikasi tersebut adalah bagian-bagian yang mengundang untuk merumuskan program selanjutnya, bagian dari intervensi pemerintah terhadap program yang harus diusung ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi kita kedepannya.
” Insya Allah aplikasi tersebut akan di launching pada tanggal 29 Januari mendatang,” tutupnya.
Hadir sebagai narasumber Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja ( RB dan AK) Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Nani Arbie. Sementara kegiatan juga diikuti oleh Kepala Bagian Ortal Kabupaten PPU dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU.(*/penajamkab.go.id)
