Foto: Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat berkoordinasi atas kelangkaan BBM di Kaltim bersama BPH Migas di Jakarta.(ist)
Jakarta, Penasatu.com – Tentang permasalahan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).yang dialami masyarakat diberbagai daerah di Kaltim. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Senin (4/12/2023).
Dari hasil koordinasi tersebut diketahui ternyata pasokan BBM di Kaltim lebih dari cukup. Bahkan sampai saat ini kuota pemakaian untuk Kaltim baru mencapai 75 persen. Itu tandanya seharusnya di Kaltim tak ada kelangkaan BBM.
Akmal Malik mengaku akan bertindak tegas dengan memperkuat pengawasan jalur distribusi BBM ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Artinya ini bukan di kuota, tapi persoalan pada distribusi,” ungkap Akmal.
Akmal menjelaskan kenapa ada distribusi yang timpang. Menurut dia, dikarenakan masyarakat lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, sementara yang non subsidi habis.
“Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” ucapnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengatakan berangkat dari pengalaman, maka Pemerintah Provinsi Kaltim bersama-sama BPH Migas dan Komite sepakat untuk membuat tim bersama.
“Kita akan memperkuat pengawasan bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” imbuhnya.
Kembali Akmal menegaskan masalahnya adalah bukan persoalan kuota, tetapi soal pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran. “Inilah persoalan yang terjadi,” ungkapnya lagi.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPH Migas serta Pemerintah Provinsi Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran. “Ini pula yang nanti kita lakukan ke depan,” tegasnya. (*/Biro Adpim Setdaprov Kaltim)
Sumber: diskominfo.kaltimprov.go.id
