Balikpapan, Penasatu com – Setelah acara peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW), DPRD Balikpapan melanjutkan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi – Fraksi DPRD Balikpapan terhadap jawaban walikota Balikpapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota tahun 2022.
Usai Paripurna Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menjelaskan, bahwa semua fraksi menerima LKPj Walikota Balikpapan, walaupun ada satu fraksi yang masih merasa berat hati memberikan pandangannya.
“Tentu DPRD akan membuat rekomendasi untuk dilaporkan ke Kemendagri sebagai bahan evaluasi Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan,” ucap Subari kepada awak media usai paripurna, Senin (12/6/2023).
Untuk catatannya, secara umum masih terkait dengan masalahan pendidikan, mengingat kebutuhan pendidikan tidak berbanding lurus untuk anak didik yang naik jenjang dari SD ke SMP dan kurangnya ketersediaan sekolah.
“Salah satunya di daerah Balikpapan Tengah dan Timur. Untuk di tengah secara umum memang ketersediaan lahan yang menjadi PR untuk Pemkot sendiri,” imbuhnya.
Sementara untuk Balikpapan Timur, karena daerah berkembang dan bertambahnya jumlah penduduk, dirinya berharap 2024 sudah bisa dialokasikan untuk pembangunan SMPN 27.
“Dan rencananya, kami akan meninjau lokasi dengan kepala dinas pendidikan untuk proses hibah tanah sebesar 1,2 heaktare dari devloper batakan permai dan akan ditambah 1,5 hekatare. Ini akan kami kawal agar proses ini segera selesai,” terangnya.
Selain pendidikan, fraksi DPRD juga menyoroti perihal kinerja walikota, tentu ini menjadi evaluasi walikota mengenai penempatan posisi yang tidak sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
“Ini menjadi evaluasi penting pak wali, kedepannya perpindahan jabatan bisa sesuai dengan skill dan kemampuannya, agar nanti bisa melayani masyarakat lebih baik,” tuturnya. (*)
