Foto, Puryadi anggota DPRD kota Balikpapan dari Partai NasDem.
Balikpapan, Penasatu.com – Ditetapkannya Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan dapat bersaing kedepannya.
“Ya..saya berharap kedepan, dengan ditetapkannya IKN, para pelaku UMKM di Balikpapan mampu bersaing. Jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri,” ungkap Puryadi anggota Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan.
Puryadi menambahkan pengembangan SDM bagi pelaku UMKM di Balikpapan itu sangat penting. Pasalnya, lanjut dia, jika kalah bersaing dengan yang datang dari luar, maka warga Balikpapan sendiri akan menjadi penonton.
Politkus NasDem inipun mendorong pemerintah agar dapat melakukan pendataan semua UMKM di Balikpapan yang sudah berjalan untuk menunjang produksi pelaku UMKM, salah satunya diberikan bantuan “Dana Lunak” atau Bantuan Permodalan.
Kenapa?, karena saat ini para pelaku UMKM sangat merasakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga tanpa disadari pemerintah, pelaku UMKM kini sedang lesu.
“Ya.. kelihatannya saja dari luar pelaku UMKM di Balikpapan terlihat “Wooww”, tapi dibalik itu semua pelaku UMKM sedang menangis,” katanya.
“Kita minta di data kembali, kemudian hidupkan kembali UMKM, meskipun memang pemerintah sudah memberikan kemudahan soal perizinan. Tapi seharusnya permodalan juga kalau bisa dipermudah,” pintanya.
Ditempat yang sama Rina salah satu pelaku UMKM di Balikpapan membenarkan jika pemerintah telah mempermudah perizinan, hingga mendapatkan sertifikasi Halal. Hanya saja yang menjadi problem bagi pelaku UMKM yakni berupa pemodalan.
Wanita pemilik “Waroeng Geboy Oke” ini pun menambahkan jika permodalan jadi salah satu masapah. Dikatakannya permodalan sangat diperlukan, diantaranya untuk meningkatkan kualitas suatu produk, seperti meningkatkan kemasan, pastinya membutuhkan modal. Dan untuk menambah jumlah hasil produksi dan aneka produk lainnya juga diperlukan yang namanya modal.
“Banyak dari teman-teman yang ingin mengajukan kredit pinjaman melalui Bank. Tapi seperti diketahui mekanisme Bank harus ada yang namanya BI Checking. Sehingga teman-teman pelaku UMKM terkendala disana. Jadi dana yang di tunggu-tunggu pun akhirnya tidak bisa cair,” bebernya.
“Kita minta pemerintah khususnya pejabat agar turun kebawah dan melihat langsung kondisi kami pelaku UMKM,”
Rina menambahkan, selain dibantu dengan permodalan, para pelaku UMKM ini seharusnya dibantu oleh pemerintah dalam menyediakan wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, sehingga dikenal masyarakat.
“Dulu ada wacana akan dibangun sejenis “Display Room” untuk menampung seluruh produk UMKM tanpa terkecuali, tapi sampai saat ini tidak ada,” aku nya.
Masih Rina, pihaknya menyayangkan saat ini masih ada tebang pilih dalam memperkenalkan produk UMKM di Balikpapan.
“Ya seharusnya jangan hanya melirik produk UMKM yang sudah memiliki nama besar saja. Tapi seharusnya pelaku UMKM pemula yang baru tumbuh harus diberikan kesempatan untuk mengeksplor produk mereka dimasyarakat. Sehingga peluang untuk tumbuh bersama semakin besar,” tandasnya.(*)
