Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menindak tegas pengekspor minyak goreng curah. Hal ini merupakan upaya memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, pihaknya akan mengawasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Dia berharap kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia,” tegas Kapolri, Kamis (12/5/2022).
Lebih lanjut Sigit menyebut jajarannya terus memantau produsen dan pasar terkait kebijakan tersebut. Lanjut Kapolri, langkah itu dilakukan demi memastikan ketersediaan stok dan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri.
“Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO, pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.
Adapun sejak awal Polri fokus mengawasi dan memantau pengawasan ketersediaan beserta pengendalian harga minyak goreng. Bahkan, Polri membentuk satgas gabungan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memantau 24 jam.
“Satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi,” terang mantan Kabareskrim Polri ini.
Sigit memastikan, Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk mengecek ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.
“Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer sudah kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik,” pungkasnya.(*/humas Polri)
