Jakarta Pusat, Pemerintah siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya terkait minyak goreng. Pemerintah menargetkan bantuan ini tersalurkan sepenuhnya satu minggu sebelum lebaran.
Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan BLT minyak goreng ini dananya akan menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
“Dimana BLT minyak goreng ini ada yang menjadi program dari rumpun bantuan sosial pangan di Kemensos dan juga sebagian dari rumpun program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang selama ini dibantu oleh TNI dan Polri,” ujarnya dalam acara Media Briefing: BLT Minyak Goreng di Jakarta Pusat, Jumat (08/04/2022)..
Bantuan langsung tunai minyak goreng akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 18,8 juta. Bantuan itu juga akan diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan dengan menggunakan minyak.
“Jumlah anggaran BLT minyak goreng ini sebesar Rp6,2 triliun di rumpun bantuan sosial pangan yang dihimpun Kementerian Sosial, dan Rp 750 triliun untuk PKLW yang dihimpun oleh TNI dan Polri, sehingga total anggaran sebesar Rp6,95 triliun. Nantinya, masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp100.000 dalam tiga bulan (April, Mei, Juni). Tetapi, bantuan ini sidalurkan secara sekaligus Rp300.000 pada April,” jelasnya.
Susiwijono mengungkapkan, sebanyak 354.740 pedagang telah menerima bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW).
“Program BTPKLW yang ada di Polri ini sudah mulai disalurkan Tahun 2022, ini mulai 15 Maret yang lalu. Penyaluran perdananya di Labuan Bajo, dan saat ini yang sudah tersalurkan sebanyak 354.740 (penerima),” ujarnya.
Susiwijono memaparkan, bantuan tunai ini berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). BTPKLW sudah disalurkan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh TNI Polri menggunakan sistem aplikasi berupa mobile apps.
“Untuk yang TNI adalah sistem aplikasi BTPKLW dari Telkom dan untuk Polri menggunakan untuk menggunakan sistem aplikasi Puskeu presisi,” tuturnya.
Sementara, untuk BLT minyak goreng yang masuk di dalam program rumpun BTPKLW, saat ini telah masuk dalam tahap rapat koordinasi teknis untuk menyesuaikan dan melakukan revisi dokumen-dokumen teknis, administrasi, mulai pedoman umum petunjuk teknis, dan juga dokumen dengan pelanggaran.
Setelah dilakukan rapat koordinasi, penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan terlaksana minggu depan. Dia pun berharap program BLT minyak goreng mulai bisa disalurkan oleh TNI dan Polri masing-masing sebanyak 257 kabupaten kota, sehingga totalnya ada 514 kabupaten kota.
“Mudah-mudahan dengan program BLT minyak goreng ini diharapkan akan mampu menjaga daya beli dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang terkait dengan kebutuhan pangan sehari-hari khususnya kebutuhan minyak goreng,” jela Susiwijono.
Adapun perhitungannya BLT minyak goreng yaitu menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,23 liter per minggu yang diambil dari data BPS, tercatat sebulan ada 1 liter per orang. “Sehingga per 1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdiri dari 4 orang dan besarannya kira-kira sekitar 100.000 x 3 atau Rp 300 ribu per penerima,” ujar Susiwijono.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta menambahkan, jumlah penerima BLT Minyak Goreng ini mengacu pada data terakhir PKH dan bantuan sosial pangan pada tahun ini.
“Kemenkeu siapak Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta keluarga,” tegas Isa.
Menurut Isa, untuk rumpun BT-PKLWT yang menyasar pedagang kaki lima, warung dan nelayan, pemerintah menyiapkan Rp750 miliar untuk 2,5 juta penerima.
“Dananya kita gunakan dana yang kita salurkan untuk PKLW dan Kemensos untuk keluarga penerima PKH dan bansos pangan. Jika ada kekurangan, pemerintah akan mengupayakan untuk menyalurkan kemudian atau menyusul, yang penting kita bisa melakukan arahan Presiden,” ujar Isa.(*/kmf RI)
