foto, Wawali Samarinda. Rusmadi saat pimpin Rakor terkait Inpres No1. Tahun 2022.(istimewa)
SAMARINDA, Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC). Berbagai cara dilakukan agar semua warga Samarinda dipastikan jaminan kesehatannya bahkan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pro Bebaya) dan CSR perusahaan.
“Sekarang untuk mencapai UHC adalah 97 persen dari jumlah warga Samarinda. Saat ini UHC Samarinda sudah mencapai 92 persen dan artinya tersisa sekitar 40 ribu kepesertaan lagi yang harus kita kejar,” ungkap Wakil Wali Kota Samarinda Samarinda Dr H Rusmadi saat memimpin Rapat Koordinasi terkait Instruksi Presiden No 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di ruang Sembuyutan Balai kota Samarinda, Kamis (24/2/2022).
“Jelas bagi kita ada 11 poin dari Instruksi Presiden no 1 tahun 2022. Sudah barang tentu menjadi kewajiban kita untuk menindaklanjuti. Untuk kita di Samarinda, ada 5 poin yang kita tindaklanjuti,” ucap Rusmadi yang didampingi Asisten I Dr Ridwan Tasa.
Menurutnya yang pertama memastikan penduduk Samarinda tercatat kepesertaan BPJS Kesehatan.
Jadi lanjut Rusmadi untuk mengejar ketertinggalan selain yang sudah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemkot, Pemprov dan APBN, akan dilakukan melalui program Pro Bebaya yang diambil dari program Rp 100 juta per RT dengan diperkuat Perwali yang sudah ada.
“Sekarang tinggal bagaimana kita semua menseriusinya. Baik di bagian pemerintahan, Bappedalitbang dan BPKAD. Yang jelas bukan hanya warga miskin saja untuk kepesertaan ini, tapi yang mampu juga wajib. Sehingga UHC bisa tercapai. Tapi khusus yang mampu akan dilakukan pendekatan untuk membayar mandiri,” tegas Rusmadi.
Jadi lanjut Rusmadi kepesertaan itu penting. Apalagi sesuai Inpres jika tidak ada BPJS Kesehatan maka warga akan sulit mengakses sejumlah fasilitas dan layanan publik.
“Kita tdk ingin warga kita menjadi tersulitkan karena tidak ada kepesertaan BPJS. Perlu disikapi ini,” tegasnya
Rusmadi juga mengapresiasi program CSR perusahaan yang dengan menanggung kepesertaan warga di sekitar perusahaannya.
“Ini keren Disnaker melakukan pola CSR perusahaan dengan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Di kecamatan Sungai Kunjang sudah terdata 600 orang yang ditanggung 10 perusahaan. Kemudian akan lanjut lagi ke kecamatan Sambutan,” ucap Rusmadi mengapresiasi laporan kepala Disnaker Samarinda Wahyono.
Sementara Ridwan Tasa berasumsi untuk mengejar 40 ribu kepesertaan dalam mencapai UHC dengan melalui program Pro Bebaya.
“Kita ada ruang dalam kegiatan di Pro Bebaya. Di perwali nya memberikan kepesertaan BPJS kepada warga. Dinsos, pemerintahan, Bappeda tolong diseriusi. Kita harus UHC, karena ini Inpres dan banyak kaitannya dengan pelayanan publik. Untuk mencapai UHC kita kurang 40 ribu. Dana yang memungkinkan dana di Pro Bebaya. Sekitar Rp 8 juta setiap RT dari 100 juta dianggarkan,” pintanya.
Sementara Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Samarinda Arbayah Rofika menyampaikan kepesertaan BPJS Kesehatan warga Samarinda sudah mencapai 92,17 persen atau sebanyak 760.852 orang.
Ia menyebutkan dari 92,17 persen itu pekerja penerima upah sebesar 40 persen, kemudian kepesertaan mandiri 32 persen, 15 persen peserta JKN/KIS yang ditanggung pemerintah pusat (114 ribu orang), 4 persen ditanggung pemprov (26 ribu orang) dan 7 persen ditanggung Pemkot.(DON/KMF-SMD)
