Nurhadi Saputra anggota DPRD kota Balikpapapn
PENASATU.COM, BALIKPAPAN –
Permasalahan sulitnya mendapatkan air bersih dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur menjadi keluhan warga saat pelaksanaan Serap Aspirasi (Reses).
Masa Persidangan Ke-III, anggota DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra melaksanakan reses di Jln Selili, lingkungan RT 44 Manggar. Berlangsung singkat dan hanya mengundang warga sekitar 30 orang tetap mematuhi protokol kesehatan.
Selama reses berlangsung Nurhadi menghimbau warganya agar tetap menjalankan protokol kesehatan, meskipun kasus penularan covid-19 di Balikpapan menurun.
“Kasus covid-19 di Balikpapan menurun, akan tetapi kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan, tetap harus terapkan protokol kesehatan meskipun kondisinya saat ini sedikit membaik,” ujar dia.
Pada awak media ini Nurhadi menjelaskan, ada beberapa keluhan yang disampaikan warga diantaranya terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg, mahalnya biaya pemasangan baru PDAM, serta Jl yang banyak tidak berfungsi.
Lanjut Nurhadi, permasalahan gas LPG 3 kg memang menjadi permasalahan tersendiri bagi warga, bukan saja yang berada di Manggar, tapi dirasakan hampir dis seluruh kawasan Kota Balikpapan.
“Saya sudah sering mendengar keluhan masyarakat terkait gas 3 kg. Jadi, tidak menutup kemungkinan saya bersama rekan-rekan di Komisi II akan memanggil pihak Pertamina, Perekonomian dan Perdagangan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang sering terjadi,” tegas Nurhadi.
“Nanti kita akan lihat, berapa jumlah stok yang disiapkan Pertamina, kemudian di setiap kecamatan kebutuhannya berapa? Jika ternyata permintaan 100, kemudian stok yang hanya disediakan 50 tentu ini yang menjadi masalahnya,” bebernya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan mahalnya biaya pemasangan sambungan baru PDAM yang hingga mencapai 3.5 juta rupiah.
Nurhadi yang mendengarpun segera menghubungi Direktur Umum PDAM Balikpapan, dan ternyata biaya pemasangan sambungan baru tidak mencapai angka tersebut.
“Tentu jika ada oknum yang memasang tarif dengan harga segitu, itu namanya pungli, karena harga pemasangan baru tidak mencapai segitu. Sedangkan permasalahan PJU, saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), informasinya kawasan Balikpapan Timur sudah bantuan dari Pemerintah Provinsi.”
Sekarang menjadi masalah, yakni PJU yang berada di pemukiman warga yang memiliki jalan lingkungan dibawah 3 meter, maka akan ditangani langsung oleh pihak Kelurahan, bukan Dishub lagi. Dimana setiap RT harus mengajukan profosal kepada masing-masing kelurahan.
“Saya sempat menentang jika diserahkan ke kelurahan, pasalnya takut ada permainan didalamnya, jangan sampai ada unsur politik didalamnya sehingga ada kecenderungan untuk memprioritaskan RT-RT tertentu saja.”
Bahkan yang menjadi masalah saat ini, jika diserahkan ke pihak kelurahan, yang menjadi permasalahan disini tenaga teknisinya lagi, karena di kelurahan memiliki tenaga ahli dalam pemasangan PJU.*
Wartawan : Riel Bagas
Editor : Penasatu.com/HTBS
