Gedung DPRD Tebing Tinggi (foto.Ist)
Ratama Saragih : Banggar DPRD Patut Mewaspadai.
Penasatu.com, Tebing Tinggi – Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Tebing Tinggi patut mewaspadai masuknya mafia anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun anggaran 2021, dan jangan pula berperan sebagai mafia anggaran, demikian relase Ratama Saragih Walikota Non APBD LSM Lira T.Tinggi, Kamis (21/10/2020).
Lanjutnya, bahwa Permendagri nomor.64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sudah terbit sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan ketentuan pasal 308 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mafia anggaran ini bermain ketika akan disusun dan ditetapkannya Perda T.Tinggi tentang APBD 2021.
Mafia anggaran menyusup kedalam Team penyusun KUA dan PPAS, yang mengkondisikan Proyek-proyek yang spektakuler dengan mata anggaran yang besar seakan-akan KUA dan PPAS sudah tersusun dan atau terencana sesuai dengan amanah Regulasi yakni Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga tercapailah kesepekatan bersama antara Pemko T.Tinggi dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Ranperda APBD TA.2021.
Tegas Responder BPK ini, bahwa mafia anggaran ini mengkondisikan Proyek-proyek yang didanai oleh DAU, DAK kedalam APBD TA.2021 yang sudah ada pemiliknya, namun bukan kategori Skala Prioritas.
Buktinya, Pembangunan Pasar Induk sudah Total Lost, Pembangunan Bronjong yang katanya dapat mengatasi Banjir di kota Lemang ini, Revitalisasi Pasar Kain yang masih menyimpan segudang Misteri, serta Pengadaan Buku di Dinas Pendidikan, belum lagi Pengadaan Alkes yang menuai kontra versus
“Ini yang disebut Korupsi Massif dan Terstruktur sehingga uang rakyat ratusan miliar sia-sia percuma” tukasnya.*
Reporter : RS.
editor : penasatu.com
