Komisi III DPRD Inginkan Kebun Raya Balikpapan Punya Payung Hukum Tarik Dana Masuk

0
148
Alwi Al Qadri Ketua KomisiIII DPRD Kota Balikpapan

PENASATU.COM, BALIKPAPAN – Belum adanya pemasukan dari tiket pengunjung dikeluhkan pengelola Kebun Raya Balikpapan (KRB), Kilometer 15, Karang Joang, Balikpapan Utara. Padahal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan cukup besar, setahunnya saja pengunjung yang datang bisa mencapai 65.000 orang, dan angka tersebut dipoyeksi akan terus meningkat.

Namun hingga saat ini setiap pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya apapun atau bisa dibilang “gratis”. Kondisi tersebut membuat pengelola KRB kesulitan dalam melakukan sebuah terobosan untuk meningkatkan minat pengunjung yang datang ke KRB.

Apabila pengelola KRB menarik retribusi masuk, maka jatuhnya “Pungli” atau pungutan liar, karena belum adanya payung hukum untuk menarik biaya tiket kepada pengunjung yang datang.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III Alwi Al Qadri secepatnya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Alwi menyayangkan jika sampai saat ini pengunjung yang masuk masih secara gratis, menurutnya jika dikelola secara baik dan diberikan biaya tiket masuk kepada pengunjung, tentunya dapat meningkatkan PAD.

“Sebaiknya dan secepatnya KRB bisa dikelola secara profesional, karen potensi PAD disana cukup besar. Kami akan segera melakukan pembahasan untuk masalah ini, agar legalitas dan payung hukumnya jelas, dan pengelola KRB bisa segera mungkin dapat memungut biaya masuk,” kata Alwi.

“Kan biaya masuk yang dibebankan kepada pengunjung nantinya dipergunakan untuk perawatan disana, baik itu kebersihan dan sebagainya. Saat ini masih secara gratis karena belum ada payung hukumnya untuk memungut biaya masuk, nanti jatuhnya pungli.”

Maka dari itu dirinya akan membahas ini secepatnya, mengingat potensi pemasukan cukup besar untuk mendongkrak PAD Kota Balikpapan ke depan.

Mengingat saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru saja terbentuk, mudah-mudahan bisa secepatnya dibahas di Komisi III permasalahan ini.*

Wartawan: Riel Bagas
Editor: BS/penasatu.com


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here