Yohanes Jehabut, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai.
penasatu.com.Manggarai- Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai, Yohanes Jehabut, angkat bicara terkait helikopter yang mengantar wisatawan ke Kampung Wisata Wae Rebo, pada Rabu (30/12/2020) kemarin.
Kehebohan ini terjadi karnena belum ada tindakan tegas dari pemierintah ataupun pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap tempat wisata kampung adat Wae Rebo soal perizinan menggunakan Helikopter ke Wae Rebo untuk tujuan kunjungan wisata.
Ketua HPI (red) Yohanes Jehabut kepada Media Menyampaikan 3 poin terkait persoalan kunjungan Helikopter ke wisata Wae Rebo tersebut diantaranya :
Pertama, HPI melihat bahwa fenomena wisatawan berkunjung ke Wae Rebo menggunakan Helikopter adalah tindakan yang menghancurkan citra destinasi Wae Rebo sebagai warisan budaya dunia, dan juga merusak citra pariwisata Flores secara keseluruhan, mengingat mereka juga mengunjungi Kelimutu. Wisatawan yang berkunjung ini telah secara sengaja melecehkan kampung adat Wae Rebo, dengan demikian juga melecehkan kesakralan budaya Manggarai. Ini lebih dari pada sekedar isu dunia pariwisata, tetapi juga bagaimana wisatawan memandang budaya Manggarai beserta orang – orang di dalamnya.
Kedua, terkait dengan penyataan Pemda Manggarai dalam hal ini Dinas Pariwisata dan BOP LBF. Dua perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang pariwisata ini terkesan mau cuci tangan, seakan – akan bahwa dengan ketidaktahuan mereka akan perisitiwa itu, maka mereka tidak bertanggung jawab. Ini adalah bukti bahwa baik Pemda maupun BOP hanya ingin mengeruk untung dari dunia pariwisata.
Ketika ada persoalan yang bahkan mengancam citra pariwisata itu sendiri, mereka melepas tanggung jawab. BOPLBF dan Pemda Manggarai sama – sama hadir dalam peresmian helipad di Wae Rebo, tentu saja agendanya mereka tahu. Maka itu mereka bertanggung jawab mengusut siapa wisatawan dan pihak – pihak yang berperan mendaratkan helikopter di Wae Rebo untuk kepentingan wisata. Jika tidak disusut dan diumumkan hasilnya, maka prasangka bahwa pemerintah hanya memanen apa yang tidak mereka tanam itu benar adanya.
Ke Tiga: Mengingat Keberadaan Halipad di Waerebo itu telah terbukti disalah gunakan, maka HPI meminta pemerintah selaku pemrakrsa wajib mengevaluasi kembali urgensi keberadaan helipad di Wae Rebo.
“Kami (HPI, red) meminta pemerintah mengevaluasi kembali urgensi keberadaan helipad tersebut,” pungkasnya.
“Wae Rebo harus tetap lestari”
Laporan : Yhono Hande
