Budiono Minta Maaf, Aspirasi Warga Belum Bisa Dilaksanakan 100 Persen

0
13

Budiono anggota DPRD kota Balikpapan

PENASATU.COM, BALIKPAPAN – Belum terwujudnya pembangunan gedung SMKN 7, banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tak berfungsi dan mega proyek Pertamina yang tak banyak menyerap tenaga kerja lokal, dikeluhkan warga Balikpapan Barat (Balbar).

Keluhan tersebut dilontarkan warga saat Budiono, anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan Serap Aspirasi (Reses) dimasa persidangan Ke-3 tahun 2020 dengan turun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) dirinya untuk menampung aspirasi dari warga.

Reses berlangsung di halaman salah satu rumah warga di lingkungan RT 50, Kelurahan Margomulyo, (Balbar) Jumat (6/10/2020) malam. Budiono menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga yang hadir, dikarenakan aspirasi warga yang diterima dirinya belum bisa dilaksanakan hingga 100 persen.

Pasalnya, di tengah kondisi pandemi yang melanda Kota Balikpapan hampir seluruh anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur mengalami pemangkasan (refocusing) untuk menangani pandemi covid-19.

Saat reses berlangsung salah satu warga bernama Mujiono mempertanyakan terkait wacana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN) yang nanti berada di kawasan Balbar.

Mujiono menuturkan wacana pembangunan SMKN 7 sudah terlalu lama dan hanya janji-janji yang dilontarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) yang ada saat ini.

Selain itu warga juga menyampaikan terkait banyaknya Penerangn Jalan Umum (PJU) yang ada di kawasan Margomulyo yang sudah tidak berfungsi, tentu membuat kawasan tersebut menjadi rawan.

Warga juga mengeluhkan, adanya proyek RDMP milik Pertamina, tapi kenyataannya masih banyak warga Balikpapan yang tidak bisa bekerja di mega proyek milik Pertamina tersebut.

Menanggapi keluhan warga baik terkait pembangunan SMKN 7, Pembangunan Puskesmas, PDAM, PJU serta terkait Tenaga Kerja, Budiono menjelaskan pembangunan SMKN 7 merupakan kewenangan Pemerintah Provinis (Pemprov). Namun untuk Detail Enginnering Desain (DED) dan Lahan sudah ada.

Sedangkan untuk PJU, Budiono meminta warga untuk membuat laporan ke RT untuk bisa diteruskan ke Dinas Perhubungan, akan tetapi Budiono meminta dalam laporannya harus disertai nomor tiang lampu tersebut.

Jika tidak ada nomor tiangnya, makan Dishub sendiri akan kesulitan mencari dimana keberadaan lampu yang mati tersebut.

Lanjut Budiono, terkait masih banyak warga yang belum bisa bekerja di mega proyek RDMP milik Pertamina, masyarakat harus membekali dirinya dengan sertifikasi pelatihan kerja.

“Misalkan, anak bapak/ibu memiliki keahlian dan pandai ngelas atau welder, tetapi tidak memiliki sertifikasinya, maka akan kesulitan juga untuk bersaing,” terangnya.

“Saya akan mengusulkan agar di Balikpapan dapat dibangunkan balai pelatihan agar warga yang ingin bekerja memiliki sertifikasi keahlian dan mampu bersaing dengan pekerja dari luar,” tegas Budiono.*

Wartawan : Riel Bagas.

Editor : penasatu.com /HTBS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here