Wali Kota Samarinda, Dr.Andi Harun didampingi pejabat Pemkot saat menerima aksi damai Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) wilayah Kaltimselsul bersama Forum Perempuan Mulawarman. (foto.dok Kominfo Smd)
Samarinda, penasatu.com – Gelar aksi damai, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) wilayah Kaltimselsul bersama Forum Perempuan Mulawarman mengajukan 4 tuntutan kepada Wali Kota Samarinda.
Peserta aksi damai langsung diterima Wali Kota Samarinda, Dr.Andi Harun bersama para pejabat Pemkot terkait di Balai Kota, Senin (2/8/21).
“Semua warga memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Termasuk akses untuk layanan pendidikan dan kesehatan yang sudah pasti harus diberikan secara merata tanpa memandang perbedaan dan status sosial, karena ini memang sejalan dengan Visi Misi pembangunan Pemerintah kota Samarinda, ujar Andi Harun
Tuntutan pertama, para mahasiswa meminta kepada Pemkot Samarinda untuk dapat memberikan wadah bagi anak jalanan (Anjal) untuk memperoleh pendidikan. Perihal ini, Wali kota setuju. “Kami terus melakukan pendataan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan sehingga semuanya bisa diperhatikan,” ungkap Wali Kota Samarinda didampingi segenap pejabat terkait.
Selanjutnya, meminta Pemkot Samarinda untuk melakukan sosialisasi pendidikan ke seluruh elemen masyarakat. Terhadap tuntutan kedua ini, orang nomor satu di Kota Samarinda menjelaskan , Pemkot terus melaksanakannya. Karena itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Termasuk dari para mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bidang pendidikan tersebut.
Kemudian, mahasiswa meminta Pemkot Samarinda menjaring dan memberi sangsi kepada koordinator anjal. Disini Andi Harun sangat berbangga dengan masukan ini. Untuk itu, masih kata AH, kita akan terus melakukan penelusuran terhadap oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan anjal. Kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar busa diproses secara hukum terhadap para oknum yang sengaja menjadi koordinator anjal. Dengan begini, semoga kita bisa menekan jumlah anjal,” tegasnya.
Terakhir terkait tuntutan untuk menjamin fasilitas kesehatan bagi anjal juga disambut baik Wali Kota. Mantan Ketua DPRD Kaltim dua periode ini memastikan bahwa Pemkot Samarinda sangat memberikan perhatian serius terkait kesehatan warganya.
“Saya juga tekankan, anjal adalah bagian dari elemen masyarakat yang berhak mendapatkan semua layanan, termasuk layanan kesehatan. Jadi secara umum, dari empat tuntutan ini, kami setujui semuanya,” Pungkas AH saat dihadapan mahasiswa.(***)
Sumber: PPID kota Samarinda.
